Akankah Reklamasi Dapat Dihentikan?

Foto: Google

Reklamasi Teluk Jakarta hingga saat ini masih menjadi buah bibir seluruh mayarakat, terutama warga Jakarta. Reklamasi yang masih terus dilakukan ini belum juga dapat dihentikan. Masyarakat yang sehari-harinya mencari nafkah dengan melaut di Teluk Jakarta itu kini akan benar-benar  kehilangan tempatnya mencari nafkah. Karena, teluk yang sejatinya menjadi tempatnya mencari jerih payah  akan dikeruk dan disulap menjadi daratan  buatan.

Gagasan reklamasi teluk yang sebenarnya sudah ada sejak era kepemimpinan Soeharto pada 1995 dengan dikeluarkannya Keppres no. 52/1995 terkait Pantai Utara Jakarta, kini kembali menjadi hangat diperbincangkan oleh semua khalayak karena sudah masuk di tahap pembangunan dan tentu akan ada dampak yang ditimbulkan di sekitar  lingkungan.

Wacana ini kembali menguat, sejak disetujuinya proses reklamasi di teluk Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sudah lama menyetujui proyek reklamasi teluk tersebut saat kepemimpinannya dan karena keputusannya itu, hampir seluruh masyarakat dan mahasiswa sempat turun untuk melakukan aksi menolak reklamasi Teluk Jakarta itu. Namun, sayangnya, aksi demo yang sempat diwarnai dengan kericuhan massa  dengan pihak polisi tak menuai apapun bahkan proyek tersebut tetap terus berjalan.

Alih-alih ingin mencegah banjir dan memperluas wilayah ibu kota, reklamasi ini justru akan sangat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat, seperti yang penulis baca di https://www.kompasiana.com/aprillah/positif-dan-negatif-reklamasi-teluk-pantai-jakarta-bagi-masyarakat-pemerintah-dan-swasta_5739a54ef29673f8072577ce, adanya reklamasi membuat pencemaran laut akibat kegiatan  di area reklamasi. Hal itu akan menyebabkan banyaknya ikan dan biota laut yang mati.

Selain itu, reklamasi teluk itu pun justru dapat memperparah masalah banjir di ibu kota Jakarta, seperti yang penulis baca di http://www.antaranews.com/berita/657744/reklamasi-teluk-jakarta-bakal-memperparah-banjir-tahunan-jakarta. Reklamasi 17 pulau buatan itu justru akan memperparah banjir tahunan yang berasal dari 13 sungai yang mengalami sedimentasi secara cepat dan penurunan muka tanah serta intrusi air laut.

Meskipun dengan direklamasi dapat menambah daratan buatan yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, dampak buruk yang ditimbulkan pun sungguh sangat memprihatinkan dan membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar.

Semua yang dilakukan masyarakat tampak menjadi angin lalu saja bagi pemerintah. Pemerintah pun sepertinya tutup kuping dengan jeritan masyarakat. Meskipun kini telah adanya gubernur baru, masalah reklamasi ini pun belum juga dapat dihentikan. Dalam hal itu bertolak belakang dengan yang penulis baca dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/19514441/anies-baswedan-reklamasi-teluk-jakarta-bukan-masalah-utama-ibu-kota, gubernur yang  berjanji akan menolak reklamasi dan tetap memegang komitmen saat kampanye itu pun kini mengatakan bahwa masalah reklamasi Jakarta bukanlah masalah utama ibu kota Jakarta. Janji hanyalah janji. Masyarakat akan tetap menunggu pembuktian nyata, akankah reklamasi ini dapat dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan?

Sementara itu,  Pemerintah dan perusahaan swasta masih terus melaksanakan proyek besar-besaran ini dengan hati yang tampaknya sudah mati. Lalu, akankah reklamasi Teluk Jakarta dapat berhenti?